Tentang Pemberdayaan Masyarakat (2)
Salah satu contoh program pembangunan masyarakat yang berbasis pemberdayaan yang menarik diamati adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK diluncurkan oleh pemerintah tahun 1998 setelah program pemberdayaan sejenis seperti pada program pemberdayaan MH Thamrin di Jakarta dan KIP Komprehensip di Surabaya dianggap berhasil. Skema program ini banyak diantaranya mengadopsi pola kedua program tersebut di atas. Bersamaan dengan itu pula bermunculan program-program pembangunan sejenis yang berbasis pemberdayaan seperti halnya; program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Kredit Usaha Tani (KUT) dan sejenisnya.
PPK sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Sekalipun demikian program ini –yang mendapat bantuan dari Bank Dunia (World Bank), dalam beberapa hal mungkin kurang efisien dan masih ada beberapa kekeurangan dalam pelaksanaannya. Survey yang dilakukan oleh Menayang dkk (2001) di 6 (enam) propinsi yang telah melaksanakan PPK menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya.
Demikian juga penelitian yang pernah dilakukan Widodo dkk (2003) di 4 (empat) propinsi, juga membuktikan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.
Dari sejumlah permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan program tersebut, kiranya proses sosialisasi adalah yang perlu mendapatkan perhatian utama diawal-awal program sebelum dijalankan. Hal ini menjadi penting karena ketidak lancaran pelaksanaan program tersebut sementara ini banyak diakibatkan oleh proses sosialisasi yang seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program pemberdayaan masyarakat. Model dilakukan bersifat searah (one way communication) dan instruktif. (lagi…)